FGD Pembahasan Teknis Target Kemiskinan dan TPT Sumatera Selatan akibat Pandemi Covid-19. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Balitbangda, Inspektorat, Dinas Sosial, DKPP, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Biro Hukum, Biro Perekonomian, serta perwakilan bidang-bidang Bappeda Prov. Sumsel pada Senin, 15 Juni 2020 Virtual Meeting melalui Zoom Cloud Meeting dari Ruang Rapat Bappeda. Ini merupakan tindak lanjut Rapat 27 Mei 2020, Bappeda dan Instansi yang terkait akan mendalami target-target tersebut dampak akibat Pandemi Covid-19. Target kemiskinan makro dari Bappenas sebesar 12,8 %. Kita akan mendalami lebih dalam lagi target tersebut untuk tahun 2020 dan 2021, paling tidak akan ada angka yang disepakat.
Penyampaian Paparan Bappenas Ibu Fisca “Posisi Sumatera Selatan per 12 Juni 2020, mengalami peningkatan kasus yaitu naik dari posisi 14 pada 24 Mei 2020 menjadi posisi 6 dan paling tinggi se Sumatera”. Perkembangan angka kemiskinan dari tahun 1970-2019, yaitu pada tahun 1970-1993 menurun signifikan. Sejalan dengan kesejahteraan, dilakukan perubahan metologi perhitungan pada tahun 1996, tetapi di tahun 1998 tinggi karena krisis ekonomi. Angka kemiskinan terus menurun tetapi melandai melalui perekonomian yang stabil dan implementasi program-program kemiskinan. Pada tahun 2006 meningkat lagi karena kita mengalami krisis ekonomi lagi. Tahun 2020 belum tahu apakah akan sama dengan tahun 2006. Hal ini berdampak pada target akan diminta oleh Pak Presiden yaitu peningkatan kemiskinan ekstrim 0-1 % di tahun 2024. Terkait perlindungan sosial, kemiskinan ekstrim meningkat sebesar 3-4 % karena Pandemi Covid-19, akan terjadi pada tahun 2020-2021. Mitigasi dampak Covid-19 dilakukan dengan perluasan bansos, bantuan ekonomi, perbaikan bansos, perbaikan DTKS, program jamsos baru, dan pengembangan pembiayaan. Tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,22 % (Sep, 2019). Bappenas telah melakukan exercise, bahwa tingkat kemiskinan nasional di akhir tahun 2020 akan meningkat menjadi 10,63 (tanpa intervensi) sedangkan menjadi 9,24 (dengan intervensi). Kondisi pertumbuhan ekonomi akan +2,3% (dengan intervensi), -0,4 (tanpa intervensi). Intervensi yang terintegrasi akan lebih optimal, sehingga diharapkan di akhir tahun 2021 tingkat kemiskinan di bawah 9 %. Target angka kemiskinan nasional 9,2-9,7 % dan TPT 7,5-8,2 %/ Distribusi pengeluaran per kapita masyarakat pada Maret 2019, antara Nasional dengan Sumsel cenderung sama, gejolak ekonomi yang cukup tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan naiknya garis kemiskinan yang berakibat pada naiknya tingkat kemiskinan. Kerangka logic perhitungan dampak Covid-19 terhadap kemiskinan, determinan dari pertumbuhan pendapatan/konsumsi yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga, turun naiknya tergantung dari sektor apa dia bekerja.
Penyampaian Paparan TNP2K Bpk. Ardi Adji “Upaya multi-sektoral dalam pengentasan kemiskinan yaitu ketimpangan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, kesehatan, hunian layak, pendidikan, kepemilikan aset dan pendapatan serta akses air bersih dan listrik “. dan Data kemiskinan makro (Susenas) digunakan untuk mendapatkan angka/tingkat kemiskinan yaitu proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah GK dalam total penduduk. Data kemiskinan mikro (BDT) data yang diperoleh melalui sensus berdasarkan nama dan alamat dari 40 % penduduk dengan status kesejahteraan terendah. Rumah tangga yang berhak menerima bantuan adalah kondisi anggota keluarga tidak bekerja, banyak tanggungan walaupun rumahnya lebih bagus. Di Sumsel tingkat kemiskinan peringkat 6 terbanyak di Indonesia dan lebih tinggi dari nasional, sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi jumlah orang miskin ? Kabupaten dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tertinggi, diperlukan langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari 1 juta penduduk miskin di Sumsel, 71 % (758 ribu jiwa) berada di 8 wilayah prioritas (dipilih 4 terbesar tingkat kemiskinan dan 4 terbesar jumlah penduduk miskin) yaitu Muratara, Muba, Lahat, OKI, Muara Enim, Banyuasin, Palembang dan OKU Timur. Dilihat dari profil infrastruktur dasar, dilihat Kab/kota yang paling jelek akses jalannya, bila akses jalan jelek maka akan membeli motor tapi kredit melalui leasing, sehingga meningkatkan beban. Akses dan fasilitas dasar, Muratara hanya 1,1 % kualitas sinyal 4G, OKUT hanya 5,7 % menggunakan air minum kemasan. Indikator perumahan, Palembang paling banyak RT yang tidak memiliki rumah sebesar 56,5 %, Muratara masih 29,4 % yang tidak berlistrik dan 65,4 % yang tidak memiliki toilet. Lokasi kumuh di Sumsel paling banyak di Palembang dan Banyuasin. Kepala RT perempuan di Muratara orang miskin 40,2 %, apa solusi untuk mereka? Pendidikan kepala RT miskin, hampir 86 % pendidikannya tidak lulus SD/tidak sekolah. Aset penduduk miskin, di Muba hampir 84 % punya motor, rata-rata hamper semua memiliki lahan, hanya Palembang dan Banyuasin karena yang sedikit. Terdapat 70 % lansia miskin di Sumsel, harus ditangani dengan program khusus. Orang miskin dari yang bekerja, kerjanya di sektor apa ? 59 % di pertanian. Pada tahun 2018 terdapat 248 ribu jumlah balita stunting sehingga terdapat 248 ribu calon orang miskin berikutnya. Penanganannya yaitu dengan pencegahan. Rata-rata pengeluran perkapita orang miskin 341 ribu . Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Sumsel perlu diprioritaskan pada Kabupaten kantong kemiskinan dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kemiskinannya. Kebijakan makro pemerintah dengan mendorong pertumbuhan inklusif, menjaga stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja. Kebijakan mikro dengan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Strategi : PKH prioritas di kantong kemiskinan, pertumbuhan inklusif, program kesehatan, Pendidikan, konektivitas, efektivitas dana desa, dan kapasitas kelembangaan (peran TKPK jangan sampai berkurang dalam koordinasi dan pengendalian).
Diskusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pada paparan TNP2K, kemiskinan bisa diselesaikan dengan menghitung jumlah penduduk miskin, dan intervensi sesuai dengan karakteristik yaitu akses, kawasan kumuh dan lain-lain. Apakah ada data kemiskinan disebabkan oleh pengangguran dan di Kabupaten mana saja ? tadi saya lihat dari paparan jumlah penduduk miskin paling tinggi bekerja di sektor pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sesuai dengan paparan TNP2K, sektor pertanian menyumbang 59 % kemiskinan, bila pertanian bergerak untuk menyelesaikan itu maka 59 % akan berkurang. Pekerja di sektor pertanian, paling tinggi di sektor perkebunan. Kalau kami di dinas pertanian, kalau petani punya lahan kalau dia bekerja kemungkinan tidak punya lahan. Apakah bisa kami melakukan bantuan tunai langsung ? Tanggapan TNP2K. Pengangguran, apakah pengangguran mempengaruhi kemiskinan ? Hampir semua RT miskin tidak ada yang menganggur tapi bekerja di sektor yang tidak produktif, artinya kurang dari 35 jam per minggu atau setengah menganggur akan tetapi upahnya tidak memenuhi kebutuhannya. Jangan hanya lihat dari pengangguran saja tapi yang setengah menganggur. Pengangguran di Sumsel paling tinggi di Prabumulih dan Palembang. Kalau yang bekerja di pertanian yang tidak memiliki lahan maka tidak mendapatkan nilai sewa lahan yang dapat yang punya lahan. TKPKD, Bappeda sebagai koordinator tidak bisa membuat program. Data BDT sudah jelas bisa dilihat sektor apa saja dimana saja, Bappeda Provinsi bisa memberikan data Tanggapan Bappenas. 59 % sudah bekerja tapi bekerja di sektor yang upahnya rendah.
Petani bila tidak ada Basis datanya mereka akan tetap akan mendapat bantuan, tetapi bila itu yang tidak mereka butuhkan maka tidak akan efektif Tanggapan Bappeda Prov. Sumsel. Bappeda Provinsi sudah membuat aplikasi khusus yaitu SIGertak dan sudah mulai dipakai oleh seluruh OPD. Apakah program-program di OPD saling berintegrasi. Contoh : di satu desa, hanya dapat KIP, tapi tidak dapat bantuan lain sehingga tidak komprehensif Kasubbid Kesos mengatakan “Tren kemiskinan melambat, Target Sumsel sudah ada bila tidak ada gejolak atau penambahan lagi, bagaimana asumsi selanjutnya karena kasus semakin meningkat ?”, Proses veripali tadi di paparan Kabupaten Muara Enim 0 % Sedangkan di data kami terima sudah 80 %. 8 Kab/Kota (7 Kab dan 1 Kota) memang paling tinggi kantong kemiskinan dan akan kami prioritaskan, Slide 28 dan 29, distribusi pengeluaran dan rata-rata pengeluaran, distribusinya merata. Integrasi program Ketika Sumsel sudah menentukan wilayah, maka selanjutnya melakukan intervensi yang terintegrasi, seperti Provinsi Aceh, Sumbar, Jateng, DKI melakukan integrasi dalam makna harfiah, program antar OPD dilaksankan secara bersama-sama, contoh di satu daerah. Program-program harus menyasar di desil 1 dan 2, Persentase DTKS Kab. Muara Enim itu per Januari, pastikan itu masuk di SIKS-NG dan sudah diupload Pada Aplikasi SIGertak, OPD dan Kab/Kota sudah full access, Kab/Kota juga sudah mengembangkan aplikasi ini. Provinsi Sumsel, sudah berupaya dalam pemilihan dalam penentuan targetting orangorang miskin, akan tetapi yang mendapat bantuan pusat, untuk melayernya susah, untuk mendapat datanya susah, bila sudah mendapat bantuan semua, daerah tinggal bantuan pemberdayaan. Kami sudah berusaha untuk mendapat data ke BPJS, tetapi tidak lengkap (tidak ada NIK) Tanggapan Disnakertrans. Data TPT, terkait target tahun 2021, Kami kesulitan menentukan berapa penambahan pengangguran. Melakukan program kemiskinan secara integrasi karena selama ini tidak efektif, perlu menentukan lokasi fokus kemiskinan untuk tahun depan Dinas Sosial. Pada data peringkat DTKS di paparan, mungkin diambil dari data Musrenbang bukan data yang telah diverivali. Tindak Lanjut Dalam 2 minggu ke depan kita akan menentukan lokasi fokus penanggulangan kemiskinan.
