FGD Usulan Desa Percontohan Pengentasan Kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota Tahun 2021, Senin, 22 Juni 2020. Rapat virtual meeting dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Kepala Bidang, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta Bappeda 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Output yang diharapkan dalam rapat ini yaitu informasi, progress dan kendala serta konfirmasi desa usulan prioritas oleh Kabupaten/Kota.
Dalam Rapat Tersebut Penyampaian Arahan Kepala Bappeda Prov. Sumsel dengan Tren penurunan kemiskinan yang melambat, hanya mencapai 12,56% pada September 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Selain itu, proses pemutakhiran DTKS belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan komitmen bersama antara Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan, maka Pemprov Sumsel akan mengembangkan contoh desa/kelurahan permodelan untuk penanggulangan kemiskinan.
Pemprov Sumsel telah mencoba membuat usulan prioritisasi desa penanggulan kemiskinan berdasarkan 5 kriteria yaitu Status Kesejahteraan 40%, Tidak Bekerja, Tidak Sekolah, Berpenyakit Kronis, dan RTLH yang kemudian diakumulasi menjadi desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Diharapkan, desa/kelurahan yang akan menjadi model adalah desa dengan kondisi yang paling miskin, tertinggal dan terluar. Selanjutnya Pemprov Sumsel akan meminta Kabupaten/Kota untuk melakukan telaah/review terkait gambaran mengenai desa yang akan diusulkan tersebut. Apabila Kabupaten/Kota telah menyepakati usulan desa, maka Bappeda Kab/Kota diharapkan akan membuat tabel penerima bantuan pemerintah (PBI APBN, PBI APBD, KIP, BPNT, PKH,Dana Desa dan lain-lain) di desa tersebut.
Dalam hal ini juga Kepala Bidang PKK Bappeda Prov. Sumsel Mengatakan Bappeda Prov. Sumsel telah melakukan kajian data sekunder menggunakan data DTKS dan data penerima bantuan pemerintah PBI APBN dan sebagian PBI APBD. Dengan menggunakan beberapa variabel BDT kemudian diperoleh 5 usulan desa yang dikerucutkan kembali menjadi 3 desa usulan permodelan. Ke-3 usulan desa tersebut bukan merupakan suatu kemutlakan. Artinya jika Bappeda Kabupaten/Kota memiliki usulan desa lain, maka harap disampaikan melalui surat ke Pemprov Sumsel. Kami juga mencoba melayer data DTKS dengan data PBI APBN. Namun data PBI APBN hanya berupa nama tanpa data NIK. Setelah dilakukan layer, maka diperoleh bahwa ketepatan data PBI APBN hanya 60-65%. Kita juga telah menganggarkan PBI APBD dan PBI Kabupaten/Kota dengan anggaran yang tidak sedikit. Hal yang menjadi fokus kami adalah ketidaktepatsasaran penerima manfaat bantuan pemerintah padahal anggaran yang dibkeluarkan pemerintah sudah sangat besar namun penurunan kemiskinan cenderung lambat.Setelah Kabupaten/Kota memberikan usulan desa permodelan, maka secara bersama-sama Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan membedah permasalahan yang terjadi di desa tersebut sesuai dengan variabel.
Dan juga di tambahkan penyampaian dari kepala Sub bidang Kesejahteraan Sosial Bapak Dody “Kita akan mencoba melihat seberapa efektif dan tepat sasaran program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin”Tegasnya. Bappeda Prov. Sumsel telah mencoba membedah variabel BDT sehingga diperoleh 3 usulan desa prioritisasi. Berdasarkan data yang telah dilayer ditemukan bahwa tidak seluruh penduduk miskin mendapat bantuan PBI APBN. Contoh kasus di OKU, jumlah DTKS (40% terendah) yaitu 89.000 jiwa, sementara data penerima PBI APBN sebanyak 96.806 jiwa. Seharusnya seluruh penduduk miskin telah tercover PBI APBN. Namun, hanya 66,9% penduduk yang hanya menerima PBI APBN. Sisanya, sebanyak 33,04% tidak menerima bantuan PBI APBN. Artinya, secara kuota penerima bantuan PBI APBN sudah melebihi data penduduk miskin (40% terendah). Hal ini yang menjadi tugas kita bersama untuk memantau penerima bantuan sosial pemerintah agar tepat sasaran.
Bappeda Prov. Sumsel kesulitan dalam mengakses data mikro yang ada di Kabupaten/Kota. Kami meminta agar Kabupaten/Kota dapat membantu untuk menelaah dan menganalisis data penerima bantuan pemerintah apakah sudah tepat sasaran atau belum.
Dalam Rapat tersebut Kabupaten kota berdiskusi untuk mengusulkan desa pada kabupaten masing-masing. Kabupaten OKI telah ditawarkan 3 usulan desa yaitu Pedamaran 6, Serigeni Lama dan Lubuk Seberuk. Namun ke-3 desa tersebut tidak masuk dalam prioritas stunting. Ada 3 desa yang kami tawarkan yang merupakan prioritas karhutlah dan stunting yaitu Desa Cinta Jaya, Tanjung Beringin dan Jerambah Rengas. Dinas Sosial OKI telah melakukan verivali terhadap data BDT 2015 sehingga desa-desa yang miskin sudah ada yang berkurang tingkat kemiskinannya. Bappeda Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa desa yang akan ditawarkan, contohnya ada desa penerima AMPL terbaik di Musi Rawas. “Saya berharap ada kelonggaran dari Pemrov untuk Kabupaten/Kota untuk dapat menambah kriteria desa yang akan dijadikan model” tegas perwakilan dari Bappeda Musi Rawas Tersebut.
Sedangkan Bappeda Palembang dari ke-3 kelurahan yang diusulkan Pemprov Sumsel, memang kelurahan-kelurahan tersebut merupakan kelurahan dengan penduduk miskin yang tinggi. Yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan pemerintah dengan BPS karena selama ini BPS yang mengeluarkan angka kemsikinan sehingga pendekatan yang dilakukan BPS perlu menjadi pertimbangan kita. Juga Perwakilan dari Bappeda Kabupaten Ogan Ilir Mengatakan Ada 3 desa usulan provinsi yaitu Desa Pelabuhan Dalam, Kota Daro i, dan Pemulutan Ilir. Pemilihan Desa Pelabuhan Dalam menurut kami sudah sangat tepat. Hanya saja kami butuh waktu untuk memberikan gambaran lebih detil terkait desa tersebut.
Perwakilan Bappeda Prabumulih mengatakan ia menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Saya sepakat dengan Kota Palembang untuk bersinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bappeda OKU Timur hanya menanyakan “Apakah 3 desa yang diusulkan Provinsi akan menjadi desa percontohan atau hanya satu desa saja? Saran, desa dengan aplikasi percontohan yang terbaik diberikan reward” Langsung di tanggapi oleh Kabid PKK bapak Joni Awaludin bahwasanya Provinsi menyiapkan 3 pilihan desa berdasarkan filter status kesejahteraan 40% terendah. Pada akhirnya kami hanya akan meminta satu usulan desa. Jika sudah ditetapkan 1 desa, maka kita akan membedah permasalahan kemiskinan di desa tersebut apakah karena akses, infrastruktur, ekonomi atau yang lain
Bappeda Lubuk Linggau melakukan verivali data door to door. Komponen terbesar penyumbang kemiskinan nasional yaitu beras dan rokok. Berdasarkan kunker Bappeda Lubuk Linggau ke Banyuwangi, jika ada anggota keluarga yang perokok atau memiliki smartphone maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan pemerintah.
Dalam Rapat tersebut Tindak Lanjut dari Bappeda Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengusulkan serta memberikan data/gambaran terkait desa permodelan yang akan dijadikan contoh penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan kembali vidcon dengan Kabupaten/Kota pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020. Bappeda Kabupaten/Kota akan diminta untuk paparan mengenai gambaran/kondisi di desa permodelan tersebut.
